Tanamkan Nilai Kepahlawanan

MESKI Hari Pahlawan telah lewat, namun nilai-nilai kepahlawanan sejatinya harus berada dalam diri setiap manusia. Dengan begitu, manusia menjadi paham akan tujuan hidupnya dan nilai-nilai yang harus ia jalani dalam hidup. Dalam hajatan Hari Pahlawan kemarin kami mengajak untuk merenungi kembali makna pahlawan dan apa yang dapat dilakukan untuk mengisi hari-hari ke depan penuh heroisme, sebagai seorang individu dan masyakarat.

Secara harfiah, pengertian pahlawan adalah orang yang mendapat pahala, penghargaan, orang yang berjasa luar biasa bagi negara dan bangsa semasa hidupnya. Tapi, sekarang banyak orang yang berjasa luar biasa sudah dikatakan pahlawan, padahal belum tentu berguna bagi negara dan bangsa. Maka itu, seseorang haruslah menjadi contoh untuk orang lain. Dalam tujuan besarnya untuk mewujudkan tujuan manusia hidup, yaitu sejahtera, adil, aman, dan damai. Selain itu, ia juga harus melaksanakan nilai-nilai dasar kehidupan, yakni jujur, disiplin, tanggung jawab, visioner, mau kerja sama, adil, dan peduli.

Nilai-nilai kepahlawan di masyarakat kita masih banyak yang terpatri. Hanya masalahnya orang-orang itu tidak merasa memilikinya. Jangan lupa, to be hero harus berangkat dari zero. Zero itu ikhlas, jadinya zero mind atau tidak punya pikiran apa-apa, maksudnya yang dipikirkan hanyalah bagaimana membuat dunia itu aman dan damai. Hamemayu hayuning bawono, atau baldatun thoyibatun wa robbun ghafur. Di Departemen Sosial –dalam rangka untuk menanamkan wawasan kebangsaan tersebut- kami yang bertugas untuk bagian ‘bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya' selalu menggelorakan semangat tersebut. Kredonya adalah dengan KUTabung atau ”kerja, untung, dan tabung”, yang oleh Kabinet Indonesia Bersatu terwakili dalam semangat triple track: employmen, income, growth. ....◄Selengkapnya di http://www.jurnalnasional.com/?med=Koran%20Harian&sec=Sosok%20dan%20Sketsa&rbrk=&id=72280&detail=Sosok%20dan%20Sketsa ◄

Mengapa Jam 08.15?

PADA saat kami mengadakan Sarasehan tanggal 04 November 2008 ada pertanyaan dari peserta yang menggelitik. Beliau adalah peserta dari militer yang mempertanyakan mengenai jam 08.15 sebagai waktu dimulainya berdoa. Seperti telah diketahui setiap tanggal 10 November -sebagai bagian dari peringatan Hari Pahlawan- kita diharuskan untuk berdoa selama 60 detik dalam rangka mengenang jasa pahlawan, dan dimulai pukul 08.15. Ternyata Dr Bambang W Suharto memiliki kajian sejarah mengenai hal tersebut. Pemilihan pukul 08.15 karena pada jam itulah pasar Turi di Surabaya mulai dibom oleh Sekutu. Terhitung ratusan nyawa sipil telah tercerabut dan kemudian rakyat Indonesia atau arek-arek Surabaya berupaya membalas. Benar-benar sebuah perang yang mengharubiru, tak terhitung kematian ribuan rakyat dan ratusan sekutu yang terjadi di perang tersebut. Bagi saya secara spirit angka "08.15" bukanlah kebetulan. Ia menyiratkan mengenai serentetan semangat kehidupan. Angka 8 (delapan) adalah penjuru mata angin, sedangkan 1 (satu) adalah Tuhan yang Tunggal, dan 5 (lima) adalah Pancasila.

Pembaca yang budiman, jajaran instansi di Ditjen Pemberdayaan Sosial memiliki 3 (tiga) kegiatan besar yakni peringatan Hari Pahlawan 10 November 2008, Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 20 Desember 2008 dan Pertemuan Menteri Sosial se-Asia Timur di Denpasar, 17-19 November 2008. Pertemuan Mensos se-Asia Timur (EAMFF - East Asia Ministrial Forum on Family ) akan dihadiri 16 menteri dari negara ASEAN, Australia, China dan Jepang dan dibuka Menko Kesra Aburizal Bakrie, sedang Mensos RI Bachtiar Chamsyah akan menjadi pembicara utama dengan bahasan keberhasilan keluarga berencana (KB) dan keluarga harapan di Indonesia. Sedangkan Ketua Hari Pahlawan Tinton Suprapto mengatakan, kegiatan Harwan antara lain diisi penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada 11 putra Indonesia terbaik (7/11), upacara tabur bunga di TMPN Kalibata, Jakarta (10/11) dengan Irup Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan tabur bunga di laut Tanjung Priok Jakarta (10/11) dengan Irup Ketua DPR Agung Laksono. Hari Pahlawan 2008 juga diisi kegiatan napak tilas dari daerah tempat para pejuang mempertahan kemerdekaan dengan membagi brosur berisi nilai kepahlawanan dan pemantaban persatuan dan kesatuan bangsa, mulai Yogyakarta, Solo, Wonogiri hingga menuju finish di Kota Blitar, Jawa Timur sebagai pusat berdirinya Pembela Tanah Air (PETA) dan tempa makam Proklamator RI Soekarno. Sementara itu, Ketua Panitia HKSN Bambang W Suharto mengatakan, peringatan HKSN bertema "Bersama dan Peduli" dimaksudkan menggugah seluruh komponen bangsa Indonesia untuk saling bantu membantu dalam memerangi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan dan bersatu dan peduli mengatasi dampak krisis finansial dunia. Kegiatan HKSN 2008 antara lain diisi seminar, olah raga sepeda santai, pameran hasil kerajinan dari produksi kelompok usaha bersama, lomba menulis dan foto bagi pelajar serta peringatan puncak di Jakarta tanggal 20 Desember.*
.....◄Selengkapnya di http://www.formatnews.com/?act=view&newsid=9275&cat=16 ◄

Dinamika Uang Negara

PENGALAMAN pada akhir tahun dan awal tahun, kami di kementerian dan lembaga akan berkutat dengan anggaran. Pada tahun ini bahkan kami di Direktorat Jenderal akan bertambah sibuk daripada tahun biasanya, mengingat beberapa perubahan eksternal –seperti kenaikan minyak dunia- dan internal –kebijakan Depkeu- yang menyebabkan perubahan asumsi yang telah ditetapkan dalam agenda kegiatan direktorat jenderal. Hari-hari berisi dengan anggaran dan rencana kerja tersebut mau tidak mau membuat saya dengan staf saya membuka referensi perundangundangan –salahsatunya adalah Undang Undang no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sekelumit ringkasan hasil diskusi bersama dengan staf tertuang dalam Renungan edisi kali ini.◄N E X T on http://gs-renungan.blogspot.com/2008/07/dinamika-keuangan-negara-dalam-era-yang.html

Merenungkan Makna Setia Kawan

KEPAHLAWANAN tidak hanya berhenti pada aras sejarah. Dalam mengisi kemerdekaan pun kita dituntut untuk menjadi pahlawan, atau minimal mewarisi makna kepahlawanan dalam diri kita. Sifat-sifat itu adalah kejujuran, keberanian, kerelaan berkorban, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau bahkan individu. Sifat-sifat tersebut perlu selalu kita sosialisasikan terutama karena tahun depan kita menghadapi Pemilihan Umum 2009. Saat kita terbagi dalam partai, saat itulah suasana kebatinan wawasan kebangsaan kita diuji, kepentingan manakah yang kita dahulukan. Secara lebih jauh, bila kita dihadapkan pada globalisasi terutama budaya dan ekonomi, maka kesetiakawanan kita juga diuji. Kesetiakawanan harus selalu kita gelorakan baik kepada diri sendiri, kepada lingkungan atau alam sekitar, kepada ibu pertiwi, kepada orang tua kita, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari katagori waktu, terminologi “kepahlawanan”, “kesetiakawan”, dan “keluarga” dapat ditenggarai aspek kesejarahannya. Nilai kepahlawanan adalah masa lalu. Kesetiakawanan adalah saat ini. Keluarga adalah masa depan. Masa lalu adalah sejarah, masa depan adalah misteri, masa sekarang adalah karunia. Bagaimana menurunkan nilai-nilai kepahlawanan yang masa lalu, untuk menjadi sikap setiakawan pada masa kini, dan diwariskan kepada keluarga kita sebagai aset masa depan. Pada peringatan HKSN tahun 2006 Presiden menyatakan bahwa musuh kita yang terkini adalah kemiskinan. Ketika HKSN tahun 2007 –yang saatnya bertepatan dengan perayaan Idul Adha saat itu- beliau menyatakan bahwa sikap berkorban atau sifat untuk berbagi demi kepentingan bangsa perlu semakin kita kedepankan. Dari kedua acara HKSN tersebut Presiden selalu menekankan mengenai bagaimana kesetiakawanan sosial jangan sekadar menjadi wacana. Masyarakat dan dunia usaha harus mampu mewujudkan kesetiakawanan sosial dalam tindakan nyata agar permasalahan bangsa seperti kemiskinan dan pengangguran cepat teratasi. Presiden sempat mengistilahkan dengan “membangun ekonomi berdasarkan kesetiakawanan sosial”.█
◄Selanjutnya di http://gs-renungan.blogspot.com/2008/08/menyiasati-anggaran-yg-terbatas.html

Karang Taruna

KARANG Taruna adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas kesadaran dan tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda diwilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Karang Taruna lahir tanggal 26 September 1960 di Kelurahan Bukit Duri Kampung Melayu Jakarta Selatan. Diprakarsai oleh Yayasan Perawatan Anak Yatim (YPAW) dan Lembaga Sosial Kampung (LSK) bekerja sama dengan Jawatan Pekerjaan Sosial. Sifat Stelsel Pasif ( setiap warga generasi muda yang berada dan berdomisili di Desa/Kelurahan tersebut adalah Warga Karang Taruna ( Tidak ada penerimaan anggota ). Bergerak di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS), Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Rekreasi Olahraga dan Kesenian (ROK). Karang Taruna sebagai mitra utama Kepala Desa/ Lurah, karena merupakan satu-satunya wadah Kepemudaan di Desa/Kelurahan yang bergerak dibidang UKS. Kepanjangan tangan Kepala Desa/Lurah dalam menangani permasalahan sosial kepemudaan di desa/kelurahannya. Perekat semangat NKRI di desa/kelurahan. Kemudian sebagai pendamping sosial bagi seluruh proses pembangunan dalam rangka penanganan PMKS di desa/kelurahan. Karang Taruna merupakan wadah kaderisasi kepemimpinan desa/kelurahan. Data kami di Ditjen Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial pada tahun 2006, upaya Pemberdayaan sosial yang dilaksanakan terhadap PSKS telah banyak meningkatkan jumlah PSKS, yaitu sebagai berikut: Dari jumlah Orsos 17.620, dan sebanyak 7.747 telah diberdayakan jumlah Karang Taruna 64.811, sebanyak 9.037 telah diberdayakan; jumlah PSM 364.427, sebanyak 26.364 telah diberdayakan. ◄Selengkapnya di http://gs-renungan.blogspot.com/2008/10/pemuda-harapan-bangsa.html Diringkas dari Renungan bulan Oktober 2008 paruh kedua Majalah Komite

Mengembalikan Peran Keluarga

MUNGKIN akan menjadi perihal yang ambisius dan berlebihan kalau Pemerintah menyatakan mampu meng-cover 220 juta rakyatnya agar memiliki ketahanan dalam menghadapi gejolak lingkungan –baik negara maupun dunia- tanpa kecuali. Pemerintah memiliki keterbatasan finansial, manajerial, dan organisasional. Tetapi setidaknya terdapat upaya-upaya untuk menyadarkan rakyat mengenai situasi dan kondisi kebangsaan dan global saat ini. Pemerintah mengembalikan perannya sebagai fasilitator sementara masyarakat adalah aktor dalam pembangunan. Semuanya dalam kerangka kerjasama dengan akademisi, dunia usaha, baik swasta, maupun perbankan. Pemerintah mengingatkan masyarakat yang berkelompok dalam keluarga untuk memiliki kesadaran komunal yang akan ditularkan kepada anak-anaknya secara individual, hal itu mungkin akan lebih mendasar dan mengena dikaatkan peran Pemerintah dalam berbangsa dan bernegara. Dalam hal pemberdayaan keluarga Departemen Sosial memiliki tenaga pendamping seperti Lembaga Ketahanan Keluarga atau LK3, kemudian Karang Taruna, Petugas Sosial Kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Manager Sosial Kecamatan/ Kota. Peran para pendamping ini adalah “mengingatkan” kepada para anggota keluarga bahwa mereka mempunyai potensi untuk memajukan bangsa dan negara, dan agar memiliki unsur ketahanan dalam menghadapi tantangan dari luar. ◄Selanjutnya di http://gs-renungan.blogspot.com/2008/08/menyiasati-anggaran-yg-terbatas.html

Strong Family Strong Nation

STRONG family, strong community, strong government, strong nation. Demikian pernyataan banyak pihak saat menanggapi presentasi kami di acara sosialisasi mengenai kegiatan-kegiatan Depsos yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 04 November 2008 di Gedung Aneka Bhakti. Acara mengambil tema “Kesetiakawanan dan kepahlawanan berawal dari keluarga (Solidarity and Heroism begin from home)”. Intinya bagaimana menurunkan nilai-nilai kepahlawanan yang masa lalu, untuk menjadi sikap setiakawan pada masa kini, dan diwariskan kepada keluarga kita sebagai aset masa depan. Mengembalikan peran keluarga sebagai tempat pembelajaran akan menjadi relevan karena eksistensi Keluarga sebagai unit terkecil dalam sebuah negara. Kalau baik kehidupan keluarganya, seharusnya baik pula negara tersebut. Kalau kita amati akhir-akhir ini, kekerasan kemudian tawuran, dan sederetan peristiwa yang membuat hati kita miris, adalah berawal dari keluarga. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang penuh cinta kasih dan penuh penghargaan, tentu berbeda perkembangannya setelah dewasa. Pada saat sarasehan tersebut pak Soerya Poetranto menyebutkan hasil penelitian bahwa anak-anak yang sukses dalam pendidikan –katakan dalam level master- hampir dipastikan berasal dari keluarga yang memang memperhatikan kesejahteraan anak-anaknya di masa depan. Ketika menghadiri undangan menjadi pembicara di sebuah acara perenungan nilai-nilai Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober, saya menyatakan bahwa keberhasilan generasi masa depan adalah ketika bertanggungjawab dalam menyatakan, ”Siap Berkeluarga”. Dengan menyatakan kesiapan maka akan muncul pula regenerasi masa depan yang siap –demi menyongsong citacita yang lebih baik. ◄Selanjutnya di http://gs-renungan.blogspot.com/2008/08/menyiasati-anggaran-yg-terbatas.html

Kondisi-Nasional, Kondisi-Global

PEMBACA yang budiman, kondisi berbangsa dan bernegara sekarang ini dirasakan kondusif dengan nuansa demokratis yang telah berhasil dijaga keberlanjutannya oleh segenap komponen bangsa. Tetapi pada sisi lain suasana global merupakan tantangan bagi bangsa dan negara untuk mengatasi ancaman dan gangguan yang mungkin timbul. Beberapa bulan ini situasi ekonomi dunia baru dilanda keadaan mencemaskan yang terutama menerpa negara-negara maju. Menjelang akhir tahun kami di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial akan disibukkan dengan acara Hari Pahlawan tanggal 10 November, dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) tanggal 20 Desember. Tahun ini ditambah satu kegiatan yang melibatkan 16 kementerian sosial negara-negara ASEAN plus Australia, China, dan Jepang yang akan hadir untuk membahas masalah-masalah sosial di Bali, 17-19 Desember 2008 dalam acara East Asia Ministerial Forum on Families (EAMFF). Acara sosialisasi mengenai kegiatan-kegiatan tersebut diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 04 November 2008 dengan mengambil tema “Kesetiakawanan dan kepahlawanan berawal dari keluarga (Solidarity and Heroism begin from home)”. Selain ekonomi, kondisi sosial budaya menjadi perihal yang juga patut diperhatikan. Dalam aspek ekonomi Pemerintah dan Bank Indonesia telah menyiapkan strategi dan aksi menghadapi krisis dunia yang sepertinya telah menjadi siklus dasawarsa. Sedangkan aspek sosial-budaya dijaga oleh kementerian/ lembaga di bawah koordinasi Menko Kesra. Di tengah krisis dunia, program pemberdayaan yang diarahkan kepada sektor riil –seperti program dalam naungan Depsos yaitu Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai, serta Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial- diharapkan menjadi jaring pengaman sosial untuk katup-katup ekonomi rakyat agar tetap bergerak, dalam koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM.
◄Selengkapnya di http://gs-renungan.blogspot.com/2008/08/menyiasati-anggaran-yg-terbatas.html

Menyiasati Anggaran yg Terbatas

KEADILAN Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan amanat untuk mewujudkan kesejahteraan umum seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kita kenal mekanisme tax and subsidy. Barangkali yang sering kita lupa adalah subsidi itu pajak-minus. Hal tersebut hanya dapat difasilitasi oleh kebijakan sektor riil. Subsidi tidak apa-apa sepanjang hal tersebut akan dimanfaatkan kelompok masyarakat yang lemah untuk pemberdayaan. Pemberdayaan yang nantinya akan membuat kesenjangan menjadi semakin tipis. Komprominya di tengah anggaran yang terbatas adalah eksistensi kebijakan subsidi langsung contohnya conditional cash transfer seperti bantuan langsung pemberdayaan. Dengan tambahan catatan pula, pendataan by name by address penerima yang kuat. Dengan CCT maka masyarakat dapat bekerja, kemudian mendapatkan keuntungan, dan menyisakannya untuk ditabung. Kerja, untung, tabung, yang dalam kaidah ekonomi pembangunan dikenal dengan mekanisme employment - income - growth...... ◄Selanjutnya di http://gs-renungan.blogspot.com/2008/07/pancasila-sebagai-panduan-kehidupan.html

Pemuda Harapan Bangsa

SAYA sungguh mendapatkan kehormatan ketika diundang oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga untuk menyampaikan materi mengenai “Membangun Karakter Bangsa” pada Dialog Pemuda Tingkat Nasional di hari Selasa 21 Oktober 2008 di Jakarta. Ketika makalah sudah dipersiapkan, beberapa jam sebelum jam 13 (sesuai acara) saya mendapatkan tugas dari Departemen yang tidak bisa ditinggalkan.
Pemuda juga merupakan agent of change. Menurut data dari Kemenegpora jumlah pemuda pada tahun 2005 adalah sekitar 81 juta jiwa dan diperhitungan tahun 2015 sebanyak 87 juta jiwa. Salahsatu tugas Depsos adalah mengembangkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS). PSKS adalah mitra utama Departemen Sosial/Instansi Sosial yang juga menangani PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). PSKS meliputi Karang Taruna, ORSOS (organisasi sosial), PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), dan WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat).
Data kami di Ditjen Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial pada tahun 2006, upaya Pemberdayaan sosial yang dilaksanakan terhadap PSKS telah banyak meningkatkan jumlah PSKS, yaitu sebagai berikut: Dari jumlah Orsos 17.620, dan sebanyak 7.747 telah diberdayakan jumlah Karang Taruna 64.811, sebanyak 9.037 telah diberdayakan; jumlah PSM 364.427, sebanyak 26.364 telah diberdayakan. Karang Taruna adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas kesadaran dan tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda diwilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.
Karang Taruna lahir tanggal 26 September 1960 di Kelurahan Bukit Duri Kampung Melayu Jakarta Selatan. Diprakarsai oleh Yayasan Perawatan Anak Yatim (YPAW) dan Lembaga Sosial Kampung (LSK) bekerja sama dengan Jawatan Pekerjaan Sosial. Sifat Stelsel Pasif ( setiap warga generasi muda yang berada dan berdomisili di Desa/Kelurahan tersebut adalah Warga Karang Taruna ( Tidak ada penerimaan anggota ). Bergerak di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS), Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Rekreasi Olahraga dan Kesenian (ROK).
Karang Taruna sebagai mitra utama Kepala Desa/ Lurah, karena merupakan satu-satunya wadah Kepemudaan di Desa/Kelurahan yang bergerak dibidang UKS. Kepanjangan tangan Kepala Desa/Lurah dalam menangani permasalahan sosial kepemudaan di desa/kelurahannya. Perekat semangat NKRI di desa/kelurahan. Kemudian sebagai pendamping sosial bagi seluruh proses pembangunan dalam rangka penanganan PMKS di desa/kelurahan. Karang Taruna merupakan wadah kaderisasi kepemimpinan desa/kelurahan. Diringkas dari Renungan bulan Oktober 2008 paruh kedua Majalah Komite

Pengurangan Kemiskinan OTRT

MENGUTIP dari buku ““Evaluasi 3 (Tiga) Tahun Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009: Bersama Menata Perubahan” terbitan Bappenas tahun 2008 dinyatakan bahwa secara umum dalam rangka penanggulangan kemiskinan, capaian positif ditunjukkan dengan berkurangnya angka persentase penduduk miskin. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin sudah hampir menyamai sebelum krisis. Bahkan, dalam persentase, tingkat penduduk miskin lebih rendah daripada saat sebelum krisis yang tercatat sebesar 17,50 persen. Sasaran pencapaian di tahun 2009 untuk tingkat kemiskinan adalah 8,2 persen. Walaupun selama kurun waktu 3 tahun telah terjadi penurunan namun masih lebih tinggi dari sasaran yang ingin dicapai. Perkembangan terakhir menunjukkan angka kemiskinan dapat diturunkan dengan kecepatan yang lebih tinggi dalam 2 tahun terakhir ini. Dengan demikian jumlah penduduk miskin relatif bisa dikendalikan mengingat beberapa bencana, goncangan eksternal, dan jumlah penduduk yang meningkat terus selama itu. Persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk pada tahun 2004 adalah sebesar 16,6 persen sedangkan pada tahun 2007 adalah sebesar 16,58 persen. So upaya selama ini “on the right track” (OTRT).Selengkapnya di http://gs-renungan.blogspot.com/2008/08/di-mana-rakyat.html OTRT= on the right track

Di Mana Posisi Rakyat?

RAKYAT biasanya mudah sekali didefinisikan dalam konteks politis, namun sangat susah diterjemahkan secara ekonomis. Dalam politik kenegaraan rakyat ditempatkan secara terhormat dalam definisi “kedaulatan rakyat” yang selanjutnya diaksentuasikan lebih tegas secara operasional sebagai “dari, oleh dan untuk rakyat”. Perwujudan politisnya kemudian adalah sistem demokrasi dimana didalamnya terdapat partisipasi politik rakyat secara aktif dalam segenap proses pengambilan keputusan. Paling tidak kita telah melahirkan dua jenis demokrasi yaitu demokrasi terpimpin (orde lama) dan demokrasi pancasila (orde baru), terlepas apakah kedua sistem itu demokratis atau tidak. Sementara, secara ekonomis sampai saat ini definisi keterlibatan rakyat dalam keseluruhan konstelasi perekonomian masih relatif kabur dan seringkali menjadi perdebatan akademis yang tak kunjung usai. Pengertian ekonomi kerakyatan yang secara gamblang dan lugas telah dieksplorasi oleh para founding fathers kita - yang lantas dilegitimasikan kedalam konstitusi negara - ternyata masih belum mampu melahirkan sistem perekonomian yang dapat dioperasionalkan dalam kehidupan sehari-hari. Reformasi dan krisis ekonomi akhirnya menjadi “berkah” sekaligus “pelajaran” yang berharga bagi kita untuk menemukan kembali definisi rakyat yang sesungguhnya ..... Selengkapnya di http://gs-renungan.blogspot.com/2008/07/menemukan-kembali-rakyat-dalam.html try to copy, paste, then enter

Komponen Kegiatan

PADA tahun 2007 Departemen Sosial lebih dimantapkan dengan cara setiap provinsi diminta memilih dua contoh kabupaten, yang tiap kabupaten kemudian memilih dua kecamatan. Dari tiap kecamatan ini, memilih lima desa. Tiap desa memilih 10 kelompok usaha bersama. Dan tiap kelompok usaha bersama memilih 10 orang yang memenuhi kriteria kemiskinan yang produktif yang bisa berkembang. Untuk itu, 132 kecamatan nanti yang jadi percontohannya tersebar diseluruh provinsi dan kuncinya adalah pertama adanya dinas yang peduli terhadap masalah sosial. Yang keduanya adalah harus ada orang yang menjadi penanggung jawab. Selain itu, yang ketiga, harus ada program yang berkelanjutan dan menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan. Dan yang keempat harus ada tenaga pendampingnya. Departemen sosial akan fokus kepada karang taruna, pekerja sosial masyarakat dan organisasi masyarakat yang peduli terhadap masalah sosial. Yang kelima ada monitoring dan evaluasi sehingga dapat menjadi program dan memperbaiki data base kita sesuai dengan data yang dimiliki yaitu by name by address.
Memberdayakan masyarakat ditengah kompleksitas persoalan di Indonesia membutuhkan energi yang sangat besar. Karenanya diperlukan kerjasama yang baik lintas sektor. Dalam rapat pimpinan di jajaran departemen sosial hal ini menjadi salah satu agenda pembicaraan. Kita memerlukan aliansi dan kemitraan, sinkronisasi internal dan eksternal. Kerjasama yang hendak dibangun adalah kerjasama internal, eksternal sampai ketingkat global. Kerjasama internal Depsos, terdiri dari tiga dirjen yakni Dirjen Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial yang mengurusi mereka yang cacat dan bermasalah, Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial dan Dirjen Pemberdayaan Sosial. Selain itu kerjasama dengan Balai Pendidikan dan Penelitian yang terdapat di delapan provinsi dan juga bersinergi dengan Inspektorat Jenderal. Di eksternal dengan berbagai sektor karena masalah sosial tidak bisa lepas dari sektor lain, seperti sektor pendidikan, kesehatan dan sektor ril, termasuk juga sektor pertahanan keamanan dan luar negeri. Bahkan saat Mensos menghadiri ministerial meeting ditingkat Asean juga menegaskan adanya kerjasama di tingkat internasional dari Malaysia, Filipina, Singapura, dan seluruh Negara Asean.█ Selengkapnya di http://edisi-xii.leadership-park.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=27

Revolusi Hati Nurani

MEMBANGUN kemitraan dan kebersamaan bukanlah hal yang sulit. Merunut jejak sejarah Indonesia sebagai sebuah bangsa, gotong royong adalah roh bangsa ini. Tetapi perjalanan kita berkata lain. Seperti ada yang terputus dalam jaring sejarah Indonesia. Ketimpangan dan jurang terbuka lebar antara kaum kaya dengan miskin. Kondisi ini memprihatinkan. Pada dasarnya orang hidup itu sejatinya haruslah setiakawan. Dalam arti bahwa manusia harus hidup bergotong-royong menciptakan rasa aman tenteram dan damai. Argumentasi itulah yang menjadi pijakan Departemen Sosial melaksanakan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) setiap tahun, tepatnya 19 Desember. Pelaksanaan HKSN menjadi salah satu momentum untuk mengingatkan kembali kesetiakawanan sebagai jati diri manusia Indonesia. Departemen Sosial menetapkan langkah-langkah mewujudkan kesetiakawanan itu. Langkah yang disebut dengan Revitalisasi Depsos itu terdiri dari, pertama reorientasi dari sekedar belas kasihan menjadi kasih sayang. Kedua reorientasi dari sekedar memberi menjadi memberdayakan. Ketiga aliansi yaitu kemitraan yang diwujudkan dalam setia kawan. Keempat implementasi yaitu tidak lagi berwacana tetapi langsung menyelesaikan tiga masalah utama, yaitu pengangguran, kemiskinan dan pertumbuhan. Kelima yaitu monitoring dan evaluasi, bahwa setiap langkah yang dilakukan pemerintah harus dipantau. Kita tidak mungkin lagi menggunakan konsep lama. Ini revolusi pemikiran hasil dari pengkritisan strategi pemberdayaan yang telah kita lakukan sebelumnya. Maka, judul dari langkah ini adalah revolusi hati nurani. Revolusi yang dimulai dari hati. Memberdayakan masyarakat ditengah kompleksitas persoalan di Indonesia membutuhkan energi yang sangat besar. Karenanya diperlukan kerjasama yang baik lintas sektor.█ Selengkapnya di http://edisi-xii.leadership-park.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=27

Masyarakat Modern dan Tradisional

KEUNTUNGAN dari keberadaan pasar persaingan sempurna adalah kemampuannya untuk mencerminkan harga keseimbangan sebagai harga yang sesunguhnya diinginkan masing-masing pelaku ekonomi. Persaingan karena banyaknya penjual/ pembeli akan membuat semakin efisiennya dinamika ekonomi yang terjadi. Pertanyaannya, bagaimana apabila struktur pasar telah mengejawantah persaingan sempurna namun masih terjadi kegagalan pasar? Dalam hal ini Pemerintah perlu untuk bertindak dengan mengintervensi pasar. Bisa dengan ceiling price maupun floor price, atau menambah jumlah uang beredar dan menaik/ turunkan suku bunga dalam ilmu moneter. Dalam beberapa program Pemerintah seperti dalam program penanggulangan kemiskinan, masyarakat diingatkan agar ’seimbang’ melalui komponen pendamping, misalnya para Manager Sosial Kecamatan atau Maskot dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang tugasnya adalah mengingatkan masyarakat agar kembali menuju keseimbangan. Pengibaratannya kurang lebih demikian. Ketika ketidakseimbangan terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari dengan tetangga, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apakah kita memang harus selalu menunggu kehadiran Pemerintah melalui intervensinya. Di sinilah perbedaan antara masyarakat modern dan tradisional. Masyarakat tradisional selalu menunggu uluran tangan Pemerintah –seperti dalam sebuah anekdot kasus bocornya genteng sekolahan yang tidak ditambaltambal karena menunggu bantuan Depdiknas. Sementara masyarakat modern berusaha untuk menyelesaikannya secara bersama dengan musyawarah dan mufakat. Dengan kesadaran sendiri maka mereka tanggulangi permasalahan secara bersamasama.█ Kutipan dari kolom Renungan bulan September 2008 /akhir

Percontohan Desa Wisata

PADA hari Sabtu tanggal 31 Maret 2007 kami bersama Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan Kunjungan Kerja bersama Wakil Gubernur DIY Paku Alam IX dan jajarannya di lokasi Transmigrasi Lokal, Desa Karangtengah, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Kegiatan ini sangat relevan dengan kesetiakawanan sosial. Saya sampaikan bahwa inti dari sebuah pembangunan manusia ada 5 (lima) langkah yang harus ditempuh, yaitu kerjasama dengan sang pencipta, kerjasama dengan sesama manusianya, setia kawan dengan alam, setia kawan dengan orang tuanya dan leluhurnya, serta kerjasama dengan dirinya sendiri. Yogya akan dijadikan pusat percontohan pembangunan manusia dan desa wisata, termasuk pembangunan sosial, maupun pembangunan ekonomi yang harus dipenuhi oleh masyarakatnya sendiri bagi daerah lain. Karena tanpa membangun ekonomi seperti berpakaian lengkap, makan kenyang, tidur nyenyak dan enak, pembangunan disegala bidang tidak akan mungkin dapat dilakukan.

Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut kami melihat areal seluas 150 hektar yang akan dijadikan percontohan desa wisata, di Bulak Dusun Mojo Legi, Karang Tengah, Imogiri, Bantul, kemudian melakukan penanaman perdana pohon jambu mete dari 4000 pohon yang akan ditanam sebagai makanan pokok ulat sutera liar, pelepasan kupu-kupu, dan penempelan telur ulat sutera liar di pohon jambu mete yang telah ada.█ Selengkapnya di http://nakertrans.pemda-diy.go.id/index.php?option=content&task=view&id=41

Pemerintah hanya Mengingatkan

PADA bulan September 2007 (awal) saya bersama Wakil Ketua DPR-RI Muhaimin Iskandar dan Direktur Corporate Social Responsibility (CSR) PT Riau Andalan Pulp and Paper (Riaupulp) Amru Mahalli, hadir pada acara Semiloka Pemetaan yang digelar Praktik Pelayanan Sosial Jurusan Sosiatri di Yogyakarta. Saya ingatkan sekali lagi. Dan hal ini sudah dimuat pada blog ini sebelumnya. Bahwa fungsi pemerintah dalam pembangunan sosial adalah mengingatkan, melindungi, dan memfasilitasi. Masyarakatlah yang paling berperan dalam pembangunan sosial. Pembangunan itu harus dengan kebersamaan, gotong-royong, dan kesetiakawanan. Masyarakat harus bersama memenuhi kebutuhan sendiri. Kesuksesan pembangunan sosial tidak akan terwujud kalau tidak ada sinergi antara pemerintah, kalangan bisnis (swasta), dan masyarakat madani (civil society). Untuk itu, rakyat harus ikut merencanakan, melaksanakan, dan menikmati pembangunan. Karena, pembangunan sosial berfungsi menyetarakan kehidupan ekonomi masyarakat. Namun, kalau pemerintah dan masyarakat tidak mampu, maka harus digabung dengan kalangan bisnis. Untuk itu, katanya lagi kalangan bisnis harus punya jiwa sosial untuk memperbaiki negara ini. █ Selengkapnya di http://www.goodgovernance-bappenas.go.id/konsep_files/bursa%20gagasan_114.htm

Sapa sing nandur...

HALAMAN ini membahas mengenai "Hukum Tebar Tuai". Agama mengajarkan kita tentang 2 (dua) hal: yang baik dan buruk. Ilmu pertanian memberi khasanah tentang 2 (dua) hal juga yaitu ”tabur dan tuai”. Siapa yang menabur benih akan menuai buah di kelak kemudian hari. Barangsiapa yang menabur kebaikan maka dia akan menuai kebahagiaan. Dalam pepatah Jawa terdapat pepatah sapa sing nandur bakal ngunduh yang artinya ”siapa yang menanam dia akan memetik hasilnya”. Mereka yang berbuat baik akan memetik hasilnya berupa kebaikan di kemudian hari. Sebaliknya yang berbuat buruk akan menerima nestapa. Hal yang sama diutarakan oleh seorang tokoh spiritual yang telah meninggal yaitu bunda Theresa yang pernah menyatakan ”Buah dari sunyi itu doa, buah doa itu iman, buah iman cinta, buah cinta pelayanan, buah pelayanan itu perdamaian”. Sedangkan Stephen Covey sang ahli motivasi terkini menulis ”Siapa menabur gagasan akan menuai perbuatan. Siapa menabur perbuatan akan menuai kebiasaan. Siapa menabur kebiasaan akan menuai karakter. Siapa menabur karakter akan menuai nasib”. Rekan saya dari Universitas Diponegoro, Prof Darmanto Jatman, menyebut hal ini sebagai hukum tebar-tuai. Selengkapnya di http://gs-renungan.blogspot.com/2008/08/keseimbangan.html try to copy, paste, then enter

Working together to reduce pov

THE sentence "Working together to reduce poverty" is declared on 2000 by the world bank. Actually on the recent years after the spirit of “working together to reduce poverty” there’s a growing awareness of the need to address the problem of youth employment in Indonesia –both to provide decent work opportunites for young people and to allow Indonesia to get the full benefit in its economic and social development of their contribution. The time to combat poverty has arrived, sure that hard work lies a head. We have to commit to ending poverty. The first step is commitment to the task: focus to halving poverty by 2015 and struggle to ending poverty by 2025. Better that we did not wait for the rich and powerfull to come to rescue. The poor cannot wait.

Hence, corporate social responsibility or CSR emerges as a responsibility way of the corporation to maintain its beneficence and reduce the negative impacts. The negative impact could be exist resulted from the efforts to build the beneficence values. This objective will not be achieved without a synergetic cooperation between the corporation, community and government. CSR will be successful if the corporation’s plan of CSR conducted by the triple bottom line concept which be implemented by revolutionary change in corporate attitudes in positioning the corporation amid the community and government. Thus, there must be cooperation between corporations, government and community. Starting from this point Good Corporate Governance (GCG) can be achieved. Absolutely, the collaboration between CSR, Triple Bottom Line and GCG can reduce the number of the poor.█ Ringkasan. This article is presented in CSR Forum, at Jakarta, 26th of August 2008 ibl Jakarta

Optimalizing CSR

CORPORATE Social Responsibility (CSR) is a term that has in recent years increasingly entered into the language of business. It is a term that means many different things to different people, be they businessmen themselves, civil society, academia or public in general. It is a term that is itself subject to variation. To some it is corporate responsibility, to others private voluntary initiatives, to yet others corporate social opportunity. However, no matter what it is called the fundamentals remain the same: they are voluntary positive initiatives by business that look to go beyond legal compliance in a diverse range of social, economic and environmental areas. Corporate social responsibility is not new. Business has long recognized its role along side others in contributing to the development of the communities in which it operates. Finally, CSR is a business-led response to the business environment. Given the speed of change and uncertainties that exist in the marketplace, business needs the flexibility to respond quickly to market shifts. The voluntary nature of CSR and the vast range of often very innovative responses available to business mean that that responsiveness can be retained and that the social progress to which CSR contributes can continue to develop. The corporate policies on CSR have been automatically integrated in the corporate management system, written in policies on both annual and long term program. █ Ringkasan This article is presented in CSR Forum, at Jakarta, 26th of August 2008 ibl Jakarta