Problematika Sosial

BERGULIRNYA reformasi dan demokratisasi ternyata diiringi oleh semakin munculnya berbagai permasalahan sosial. Meskipun dapat dikatakan bukan merupakan bagian sebab-akibat, tetapi satuhal yang mempersamakannya adalah waktu yang berbarengan. Pada era pemerintahan terdahulu, permasalahan sosial tidak mengemuka seperti sekarang –dengan ketidakdemokrasian birokrasi menjadi ciri khas rejimnya. Tetapi sekarang…. Permasalahan bermunculan dari mulai problematika ‘bikinan’ manusia (curanmor, pembunuhan, perusakan massa yang tidak puas hasil Pilkada, pencurian: dari skala kecil sampai ke korupsi), kemudian permasalahan yang merupakan takdir dari-Nya (bencana alam: tsunami, banjir, gunung meletus) sampai ke permasalahan yang batasnya tipis antara buatan manusia atau suratan takdir (lumpur panas). Beberapa pihak kemudian menyatakan bahwa demokrasi yang kita jalani tampaknya melelahkan. Demokrasi perlu untuk lebih diefektifkan dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan.
Pemerintah tentunya perlu menyikapi hal ini dengan perubahan paradigma –salahsatunya dalam hal pelayanan publik. Seperti misalnya Departemen Sosial yang bertekad untuk melakukan reinventing pembangunan kesejahteraan sosial dalam dalam format revitalisasi paradigmatik ke arah growth with redistribution dengan meletakkan people centered development yang bertumpu pada:
Pertama, perubahan ideologi kesejahteraan sosial dari welfare state ke arah welfare society –yaitu dengan memberikan proporsi lebih besar kepada seluruh komponen masyarakat lokal dan internasional serta dunia usaha dalam penanggulangan permasalahan sosial. Kedua, rekonstruksi kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial dari residual ke arah kebijakan publik yang menegaskan kembali bahwa kesejahteraan sosial menjadi hak dan tanggung jawab bersama bagi setiap warga negara (social welfare for all). Ketiga, rekonstruksi model pendekatan pembangunan kesejahteraan sosial yang semula mengutamakan pelayanan sosial menjadi pemberdayaan. Keempat, menguatnya good governance dengan menyandingkan unsur pemeerintah, masyarakat, dan dunia usaha sebagai sistem jejaring dalam pendekatan pembangunan. Kelima, meletakkan values based approach dan research based approach dalam setiap rancangan kebijakan. Data menjadi kunci dalam hal ini, misalnya dalam penerapan kebijakan penanggulangan kemiskinan agar tepat sasaran (by name by address).
Kelima konsep tersebut tentuya masih bertaraf paradigmatik yang masih diperlukan langkah yang bersifat sistemik untuk pemecahan persoalan-persoalan bangsa. Beberapa daerah seperti Solok, Sragen, dan Jembrana mengaplikasikan sistem pelayanan satu atap sebagai praktiknya. Kemudian ada juga provinsi Gorontalo dengan membuat efisiensi dan efektifitas dalam pemberian reward pegawai. Diperlukan kreatifitas aparatur pemerintah untuk meminimumkan permasalahan sosial yang mungkin timbul dari birokrasi.
Pada tahun ini di Departemen Sosial telah diujicobakan program Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA). Dengan program ini maka Depsos memberikan kewenangan kepada Dinas Sosial di daerah (tepatnya di 44 kabupaten/ kota) untuk menggunakan anggaran yang telah diperbantukan dari pemerintah Pusat kepada Daerah. Tujuan utamanya adalah pemberdayaan kepada masyarakat miskin yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) agar dapat bekerja, mendapatkan untung, dan mampu menabung. Selain itu, Departemen Sosial menyambut gembira akan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat –yang mengambil PPK dan P2KP sebagai best practice. Dengan mengemukanya konsep pemberdayaan maka mekanisme bantuan yang karitatif kepada masyarakat miskin tentunya akan semakin dihindari.
***
Tahun 2006 akan segera beralih menjadi tahun 2007. Berganti tahun, di tahun yang baru yang semoga tidak terdengar lagi permasalahan bangsa akibat ulah dari segelintir orang. Kemungkinan ada bencana mungkin menjadi keniscayaan bagi siapapun yang hidup di dunia ini. Tapi effort kita adalah optimalisasi penanggulangan bencana, dari mulai sistem peringatan dini, sampai ke penanganan para korban. Bertubitubinya bencana selayaknya membuat kita lebih dewasa. Dewasa dan optimis melihat masa depan. Dari RAPBN 2007 tersirat optimisme akan tahun yang lebih baik: pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 6,3%, dan turunnya SBI 3 bulan menjadi 8,5%. Semoga menjadi awal mula tahun emas bangsa, jayalah Negeriku, Indonesia bangkit! gunawansumo@yahoo.com. TULISAN ini pernah dimuat di Majalah Komite bulan Desember 2006 dengan judul "PROBLEMATIKA SOSIAL DAN UPAYA PEMECAHANNYA".